Desa karangtengah menjadi satu dari 36 desa di Kabupaten Purbalingga yang mengikuti program Prona tahun 2017. Hal ini ditegaskan Bpk. A. Yani, Kepala BPN Kab. Purbalingga dalam “Rakor Legalisasi Aset Sertifikasi Hak atas tanah melalui Prona (19/1).

Iya…, tahun ini Desa karangtengah mendapat kuota 300 bidang tanah yang bisa disertifikatkan melalui Proyek Nasional Agraria (PRONA).

Prona sendiri merupakan Program Pemerintah dimana sebagian besar biayanya di tanggung Pemerintah. Biaya Prona yang ditanggung Pemerintah yaitu :

  1. Penyuluhan.
  2. Pengumpulan data yuridis.
  3. Pengukuran dan pemeriksaan tanah.
  4. Penerbitan SK Hak / pengesahan data fisik dan data yuridis.
  5. Penerbitan sertifikat
  6. Pelaporan.

Kemudian hal-hal yang masih menjadi kewajiban calon peserta yaitu :

  1. Melengkapi surat-surat / berkas bukti perolehan, kepemilikan atau penguasaan tanah.
  2. Mengadakan dan memasang patok-patok tanda batas.
  3. Membayar pajak kepada Negara apabila menurut ketentuan perpajakan dikenai pajak.
  4. Menyediakan materai sesuai kebutuhan.

Kepala Desa Karangtengah, Agus Sinarno, berharap warga desa Karangtengah dapat memanfaatkan dengan baik program ini.

“Program sertipikasi tanah Prona jauh lebih ekonomis dari pada mengurus secara sendiri”,ungkapnya.

“Saat ini pemerintah desa sedang mendata warga yang berminat ikut prona. Dan diharapkan akhir bulan ini kuota 300 bidang tanah sudah terpenuhi”,tambahnya.